TUMULIS.COM – Anggota DPRD Sulawesi Utara, Braien Waworuntu, SE saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Braien memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap upaya pembangunan di Bumi Nyiur Melambai. Percepatan penurunan angka stunting dan efektivitas penggunaan sisa Dana Desa yang kian terbatas.Senin (19/01/2026).
Braien memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Sulawesi Utara, Menurutnya, kehadiran langsung Ketua TP-PKK di tengah masyarakat merupakan langkah nyata dalam menyentuh persoalan dasar keluarga,
Namun, Braien menegaskan bahwa kerja keras TP-PKK tidak boleh berjalan sendirian. Ia mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk tidak sekadar memberikan dukungan administratif di belakang meja.
”Kinerja Ibu Gubernur melalui TP-PKK sangat luar biasa dalam menyentuh persoalan stunting. Namun, Dinas PMD harus lebih aktif. Jangan hanya mendukung secara administrasi, tapi harus mendampingi secara teknis di lapangan agar program pemberdayaan ini benar-benar berdampak hingga ke pelosok desa,” tegas politisi muda tersebut.
Warning Penggunaan Dana Desa
Selain masalah kesehatan, Braien juga menaruh perhatian serius pada ketersediaan Dana Desa. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat penyesuaian anggaran yang membuat sisa Dana Desa di beberapa wilayah hanya menyisakan angka sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.Kondisi anggaran yang minim ini dinilai rawan jika tidak dikelola dengan manajemen yang ketat.
Braien meminta Dinas PMD memperketat fungsi pengawasan guna menghindari terjadinya salah urus.
”Dengan anggaran yang terbatas, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dinas PMD dituntut ekstra selektif dan ketat dalam pengawasan. Prioritaskan anggaran yang ada untuk program yang sifatnya mendesak dan menyentuh kepentingan publik secara langsung,” tambahnya.
Melalui aspirasi ini, Braien berharap adanya kolaborasi lintas sektor yang lebih solid. Menurutnya, kunci keberhasilan pembangunan desa di Sulawesi Utara terletak pada ketepatan sasaran anggaran dan keberlanjutan program yang telah diinisiasi oleh para pimpinan daerah. (Mars).

