​TUMULIS.COM, Manado –  Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendadak memanas. Ketidakhadiran Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Manado, Sugeng Harianto, memicu kemarahan para legislator yang menilai pihak Balai tidak menunjukkan itikad baik dalam kemitraan strategis.

​Rapat yang sedianya membahas program kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Berty Kapojos. Namun, kekecewaan muncul saat diketahui Sugeng Harianto hanya mengutus Kepala Seksi Pelaksanaan, Alan Kawengian, untuk mewakilinya.
​
​Kritik tajam datang dari Sekretaris Komisi III, Yongie Limen. Ia menegaskan bahwa absennya pimpinan BWS merupakan bentuk sikap tidak menghargai lembaga DPRD sebagai representasi rakyat Sulut.

​”Kasih waktu ini. Besok tidak hadir, maka Komisi III akan menggelar konferensi pers!” tegas Yongkie dengan nada tinggi.

​Tak berhenti di situ, Anggota Komisi III Royke Roring mengusulkan langkah yang lebih ekstrem. Ia meminta pimpinan komisi segera menyurat secara resmi kepada Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR RI untuk melaporkan kinerja Kepala BWS yang dinilai malas menghadiri undangan koordinasi.

​Menanggapi tekanan tersebut, Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sulawesi I, Alan Kawengian, mencoba memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa pimpinannya bukannya sengaja mangkir, melainkan sedang terjebak jadwal yang bentrok.

​”Beliau sedang mengikuti zoom meeting rapat bersama BNPB RI,” ujar Alan saat memberikan keterangan kepada awak media usai rapat ditunda.

​Rapat Ditunda, Fokus ke Program 2026
​Melihat situasi yang tidak kondusif tanpa kehadiran pengambil kebijakan, Berty Kapojos akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menunda rapat.

Berty berpesan agar pada pertemuan berikutnya, Kepala BWS wajib hadir secara fisik.
​Agenda rakor mendatang dipastikan akan sangat krusial, karena Komisi III menuntut paparan detail mengenai:
​Laporan pelaksanaan program kegiatan tahun 2025.
​Rencana strategis program kegiatan tahun 2026.

​Penundaan ini diharapkan menjadi sinyal keras bagi instansi vertikal di Sulawesi Utara untuk lebih serius dalam menjalin sinergi dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas.(MS).