​TUMULIS.COM, Manado – Kondisi pasar otomotif di Sulawesi Utara tengah berada di titik kritis. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Sulut pada Selasa (3/2/2026), perwakilan dealer kendaraan mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait tren penurunan pasar yang telah berlangsung sejak 2023 hingga awal 2026.

​Keterwakilan Dealer HINO, Andrin Katang, secara blak-blakan menyebut bahwa tingginya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulut menjadi beban utama yang menghambat pemulihan industri.
​
​Menurut Andrin, industri otomotif lokal seolah “jatuh tertimpa tangga”. Di tengah lesunya daya beli sejak 2023, kebijakan pajak yang diterapkan pada 2026 dianggap semakin memberatkan.

​”Kami sudah berupaya dan berembuk karena ada agenda besar untuk mencari solusi bersama Bapak Gubernur dan DPRD. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait kebijakan yang akan diterapkan di tahun 2026, padahal pasar diprediksi akan terus menurun,” ujar Andrin.

​Ia juga membandingkan kondisi di Sulut dengan wilayah tetangga. Meski Bapenda telah memberikan diskon pajak sebesar 25 persen, nilai tersebut dinilai masih kalah bersaing dibandingkan dengan margin keuntungan dan insentif yang ada di Gorontalo.

​Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bapenda Sulut, June Silangen, memberikan klarifikasi terkait belum terlaksananya pertemuan dengan pimpinan daerah. Ia menegaskan bahwa Gubernur Sulut sangat menaruh perhatian pada isu ini, namun saat ini sedang menjalankan tugas negara di Jakarta.

​”Bapak Gubernur sebenarnya ingin bertemu, namun beliau sedang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama unsur Forkopimda. Pertemuan sudah diagendakan, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat,” jelas June untuk meluruskan persepsi publik.
​
​Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggrid Sondakh, menyambut positif masukan dari para pelaku usaha. DPRD berkomitmen untuk menjadi jembatan antara kepentingan pengusaha otomotif dan target pendapatan daerah.

​”Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Kami sudah mendengarkan penjelasan dari pihak Bapenda dan akan terus mengawal agar ditemukan titik temu yang tidak memberatkan pengusaha namun tetap menjaga stabilitas PAD kita,” tutup Inggrid.

​Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor otomotif Sulut memerlukan stimulus baru di tahun 2026 agar tetap mampu berkontribusi bagi ekonomi daerah di tengah tantangan pasar global yang tidak menentu.(Ms)