​TUMULIS.COM, Manado – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi mengukuhkan posisinya sebagai salah satu mercusuar demokrasi di Indonesia. Berdasarkan rilis terbaru tahun 2025, skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bumi Nyiur Melambai melonjak drastis hingga melampaui angka 18,87 poin, sebuah pencapaian yang menempatkan provinsi ini dalam kategori “Tinggi”.

​Loncatan signifikan ini memicu apresiasi luas, salah satunya dari pengamat politik senior, Taufik Tumbelaka Sosok yang telah 12 tahun mengawal penyusunan IDI Sulut ini menyebut tahun 2025 sebagai titik balik penguatan demokrasi yang lebih matang dan terukur.
​
​Menurut Tumbelaka, keberhasilan ini adalah buah dari doktrin kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, SE. Ia menilai Gubernur berhasil mengawinkan prinsip demokrasi dengan stabilitas wilayah yang kokoh.

​”Demokrasi di Sulawesi Utara kini tidak dibiarkan berjalan liar. Arahan Gubernur sangat jelas: demokrasi harus bergerak dalam koridor hukum dan etika, di mana keamanan serta ketertiban menjadi fondasi utamanya,” tegas Tumbelaka.

​Dalam ulasannya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi kunci sukses Sulut tahun ini:
​Stabilitasi Politik: Menjadi prasyarat mutlak sebelum bicara pembangunan.

​Partisipasi Inklusif: Mendorong keterlibatan masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab.

​Peringatan Dini: Penguatan sistem deteksi terhadap potensi polarisasi sosial.

​Pencapaian ini juga tidak lepas dari peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Sulut di bawah komando MSi.Johnny Suak, SE, MSi. Sejak 2024, Kesbangpol dianggap sukses menjalankan peran sebagai “simpul” koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI dan Polri.

​Langkah teknis seperti fasilitasi pendidikan politik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) terbukti efektif memperkuat indikator kebebasan sipil dan kualitas lembaga demokrasi di wilayah tersebut.
​
​Meski meraih predikat impresif, Taufik Tumbelaka mengingatkan agar semua pihak tidak cepat berpuas diri. Tantangan disinformasi di era digital tetap menjadi ancaman yang nyata bagi kedewasaan politik masyarakat.

​”IDI bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan indikator kedewasaan politik. Ke depan, komunikasi publik harus terus diperkuat agar capaian Sulut bisa terus mendekati posisi terbaik nasional, seperti DIY,” pungkasnya.

​Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, akademisi, dan media massa, Sulawesi Utara kini berada di jalur yang tepat menuju ekosistem demokrasi yang lebih bermartabat dan inklusif.(Ms)