​TUMULIS.COM JAKARTA  – Pemerintah secara resmi memposisikan media massa sebagai ujung tombak dalam penguatan pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Peran pers kini tidak lagi hanya sebatas penyebar informasi edukatif dan pengawas publik, melainkan diakui sebagai pilar utama dalam membangun peradaban HAM dan memperkuat praktik demokrasi.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan HAM di Indonesia yang digelar di Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

​“Tanpa melibatkan komunitas media dan pers, itu susah. Pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita. Jadi, pers adalah pilar pembangunan HAM,” ujar Pigai dalam paparannya.
​
​Menteri Pigai menekankan bahwa media memiliki peran dalam mengampanyekan capaian pembangunan nasional di berbagai bidang, mulai dari hak sipil dan politik hingga sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap muncul ruang dialog yang konstruktif guna meningkatkan partisipasi publik dalam pemajuan HAM.

​Sebagai langkah nyata, Kementerian HAM telah menyiapkan serangkaian program nasional yang menyasar para pemburu berita, di antaranya:
​Program edukasi khusus untuk membekali jurnalis dengan ilmu pengetahuan mendalam mengenai instrumen HAM.
​Penghargaan bagi wartawan yang berhasil mengungkap fakta penderitaan warga maupun mereka yang gigih menghadirkan keadilan melalui tulisan.

​“Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi; saling menjaga independensi tetapi juga tetap berkolaborasi. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers,” tambah Pigai.
​
​Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa profesi jurnalis memiliki irisan kuat dengan aktivitas kemanusiaan. Ia merujuk pada pernyataan Komnas HAM yang pernah mengkategorikan jurnalis sebagai human rights defender atau pembela HAM.

​“Maknanya, wartawan adalah juga pembela HAM. Tugas jurnalis dalam melaporkan pelanggaran HAM dan mengawasi jalannya kekuasaan merupakan kontribusi langsung dalam upaya perlindungan hak manusia,” jelas Nezar.

​Nezar menambahkan bahwa pers senantiasa menjadi garda depan dalam mendorong advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM, sehingga sinergi ini diharapkan dapat memperkokoh perlindungan hak-hak masyarakat di seluruh penjuru tanah air.(MS)