​TUMULIS.COM – Gelombang keresahan melanda ribuan sopir mikrolet di Kota Manado. Aliansi Sopir Manado menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut penghentian operasional Bus Trans Manado yang dinilai menjadi “lonceng kematian” bagi mata pencaharian mereka, Kamis (29/01/2026).
​
​Koordinator Lapangan (Korlap), Makarius Samodara, dalam orasinya menekankan bahwa kehadiran bus tersebut membawa dampak ekonomi yang mencekik. Bukan sekadar soal persaingan bisnis, Makarius menyoroti sisi kemanusiaan di balik kemudi mikrolet.

​“Banyak sopir kami adalah mantan narapidana yang sudah dibina dan memilih jalan benar dengan menarik angkot. Jika dapur mereka berhenti mengepul karena kebijakan ini, kami khawatir mereka terdesak kembali ke jalan yang salah karena tekanan ekonomi,” ujar Makarius di hadapan para wakil rakyat.

​Keluhan senada datang dari salah satu sopir yang hadir. Dengan nada lirih, ia menggambarkan keretakan rumah tangga yang membayangi akibat pendapatan yang terjun bebas. “Kalau penghasilan terus kecil, bisa-bisa saya diusir istri. Ini soal bertahan hidup, Pak,” ungkapnya.

​Aspirasi tersebut diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut, yakni Royke Anter, Amir Liputo, dan Ruslan Abdul Gani.

Menanggapi situasi yang memanas, Amir Liputo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.

​”Komisi III DPRD Sulut akan segera memanggil Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Manado. Kami ingin tahu dasar kebijakan ini dan bagaimana solusinya agar tidak ada pihak yang dikorbankan,” tegas Amir Liputo.

​Senada dengan itu, Pimpinan DPRD Sulut, Royke Anter, memberikan jaminan bahwa proses mediasi akan dilakukan secara cepat. Mengingat Kota Manado merupakan Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, Royke merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskan konflik ini.

​“Jika dalam satu minggu belum ada kabar, silakan hubungi kami kembali. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik agar transportasi modern tetap berjalan tanpa mematikan nasib ribuan keluarga sopir mikrolet,” pungkas Royke.
​
​Konflik antara transportasi massal modern dan angkutan tradisional di Manado kini berada di meja hijau legislatif. Publik menanti apakah Pemerintah Kota Manado mampu melahirkan kebijakan integrasi—seperti menjadikan mikrolet sebagai feeder—atau justru membiarkan persaingan ini terus berlarut dan mengancam stabilitas ekonomi warga kecil. (Mars).