TUMULIS.COM,​ Jakarta– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, SE, resmi mengukuhkan diri sebagai pelopor reformasi birokrasi di kancah nasional.

Prestasi gemilang ditorehkan setelah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulut menyapu bersih Akreditasi A untuk empat program pelatihan bidang Pemeriksaan Keuangan Negara sekaligus.
​Pengakuan prestisius ini diberikan langsung oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI di Jakarta, Selasa (27/01/2026).

Capaian ini menjadi sangat istimewa karena Sulawesi Utara tercatat sebagai lembaga pelatihan daerah pertamadi Indonesua yang mampu memenuhi standar mutu tertinggi dari BPK RI.
​
​Keberhasilan ini diraih setelah melalui proses audit mutu yang ketat terhadap empat program pelatihan unggulan, yakni:

Pelatihan Probity Audit.

Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Daerah.

​Pelatihan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

​Gubernur Yulius Selvanus dinilai sukses menjadikan pengembangan SDM sebagai investasi strategis. Dengan akreditasi ini, para aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Utara kini memiliki wadah pelatihan yang kredibel, terstandar nasional, dan berorientasi pada integritas tinggi.

​Komitmen Menuju Birokrasi Modern
​Kepala BPSDMD Sulut, DR. Drs. Audy Pangemanan, AP, M.Si, menegaskan bahwa prestasi ini adalah buah dari visi besar Gubernur dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

​”Ini bukan sekadar penghargaan di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa kualitas pendidikan aparatur kita sudah setara dengan standar pusat. Ini adalah tanggung jawab besar bagi kami untuk terus menjaga profesionalisme demi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Audy.

​Dampak Nyata bagi Pembangunan Daerah
​Dengan predikat “Provinsi Pelopor”, Sulawesi Utara kini menjadi rujukan nasional dalam hal pengawasan keuangan daerah.

Hal ini diprediksi akan memperkuat kepercayaan investor dan pemerintah pusat terhadap tata kelola anggaran di Bumi Nyiur Melambai.
​Pencapaian ini mempertegas langkah Sulut menuju visi besar: menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan melalui birokrasi yang bersih, modern, dan bebas korupsi.